Target IKN 2027 Gibran Pastikan Gedung Legislatif dan Yudikatif Rampung Tepat Waktu

Penajam Paser Utara, 2 Januari 2026 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan keyakinan penuh bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan rampung tepat waktu pada akhir 2027. Pernyataan ini disampaikan langsung saat kunjungan kerja perdana Gibran ke IKN sebagai Wakil Presiden, di mana ia meninjau progres proyek strategis nasional tersebut. Komitmen ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan legacy pembangunan IKN dengan akselerasi penuh, meski di tengah dinamika anggaran dan tantangan lapangan.

Kunjungan Gibran ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ini berlangsung selama dua hari, dimulai sejak akhir Desember 2025. Ia didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono serta sejumlah menteri terkait. "Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif sudah dimulai sejak awal Desember 2025 dengan skema kontrak tahun jamak senilai Rp20 triliun. Saya pastikan ini akan selesai Desember 2027, agar fungsi kelembagaan negara bisa beroperasi efektif di Nusantara," tegas Gibran kepada wartawan di lokasi proyek.

Latar Belakang Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN

Proyek Ibu Kota Nusantara merupakan visi besar yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, Nusantara ditargetkan menjadi ibu kota politik secara resmi pada 2028. Untuk mewujudkan itu, pembangunan infrastruktur pendukung trias politica eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi prioritas utama.

Kawasan legislatif mencakup gedung DPR/MPR RI dengan desain modern yang mengintegrasikan nilai-nilai Nusantara. Gedung sidang paripurna dirancang berkapasitas 1.500 kursi, antisipasi pertumbuhan kebutuhan masa depan seperti penambahan anggota legislatif. Sementara kawasan yudikatif meliputi kompleks Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), dengan filosofi arsitektur yang unik: empat pilar pada gedung MA melambangkan empat lingkungan peradilan, sementara sembilan pilar pada MK menggambarkan sembilan hakim konstitusi.

Pembangunan kedua kawasan ini menggunakan skema multi-years contract periode 2025-2027, dengan nilai total mencapai Rp20 triliun. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pendanaan tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga melibatkan investor swasta dan skema kreatif lainnya.

Pernyataan Resmi Gibran dan Komitmen Pemerintah

Dalam tinjauannya, Gibran menekankan beberapa poin penting:

1.Komitmen Kelanjutan Proyek

"IKN bukan hanya warisan, tapi masa depan Indonesia. Pemerintahan Pak Prabowo punya tekad kuat untuk menyelesaikan ini tanpa ragu," ujar Gibran.

2.Target Spesifik 2027

Kawasan legislatif dan yudikatif harus rampung akhir 2027 untuk mendukung deklarasi ibu kota politik 2028.

3.Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pembangunan diharapkan menyerap tenaga kerja lokal dan memberdayakan UMKM di Kalimantan Timur.

4.Atraksi Talenta Muda

Gibran mengajak generasi muda terbaik bangsa untuk berkontribusi di IKN, termasuk melalui program magang dan startup di kawasan tersebut.

5.Pengawasan Ketat

Ia meminta laporan progres bulanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk memastikan tidak ada keterlambatan.

Pernyataan ini langsung mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR Puan Maharani yang menyambut baik akselerasi pembangunan gedung legislatif baru.

Progres Terkini Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Hingga awal Januari 2026, progres pembangunan menunjukkan langkah maju signifikan. Berikut rincian utama:

1.Pematangan Lahan

Lahan seluas 42 hektare untuk kawasan legislatif sudah 80% matang, sementara yudikatif di atas 70%.

2.Kontrak dan Tender

Enam kontrak utama telah diteken pada November 2025, termasuk pekerjaan struktur utama gedung DPR/MPR dan kompleks MA/MK.

3.Konstruksi Awal

Pekerjaan fondasi dan struktur bawah tanah sudah dimulai di beberapa titik, dengan target penyelesaian tahap pertama pada pertengahan 2026.

4.Desain Arsitektur

Mengadopsi konsep kota hutan, dengan 75% area hijau dan integrasi teknologi smart city.

5.Anggaran 2026

DIPA Otorita IKN sebesar Rp6 triliun telah turun, sebagian besar dialokasikan untuk percepatan proyek ini serta infrastruktur pendukung seperti jalan akses dan utilitas.

Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase puncak konstruksi, dengan ribuan pekerja dikerahkan secara bertahap.

Daftar Megaproyek Pendukung yang Dikebut di 2026

Selain legislatif dan yudikatif, beberapa proyek lain turut dipercepat untuk mendukung target 2027:

1.Istana Wakil Presiden: Ditargetkan rampung akhir 2026, agar Gibran bisa mulai berkantor di IKN pada 2027.

2.Masjid Negara: Progres sudah 90%, diharapkan selesai awal 2026 dengan kapasitas ribuan jemaah.

3.Konektivitas Tol dan Bandara: Segmen tol IKN terus dikebut, sementara Bandara VVIP sudah operasional parsial.

4.Hunian ASN dan Menteri: Pembangunan rumah susun dan landed house untuk pegawai negara.

5.Kawasan Pendukung: Termasuk plaza yudikatif dan ruang terbuka hijau yang baru saja digunakan untuk penanaman pohon massal pada 1 Januari 2026.

Proyek-proyek ini saling terkait, memastikan IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan tapi juga kota layak huni.

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi

Meski optimistis, pembangunan IKN tidak lepas dari tantangan. Beberapa isu utama yang diidentifikasi:

1.Anggaran Terbatas: Dengan DIPA hanya Rp6 triliun untuk 2026, pemerintah aktif mencari investor swasta.

2.Cuaca dan Logistik: Musim hujan di Kalimantan sering mengganggu, sehingga diterapkan teknologi konstruksi cepat.

3.Tenaga Kerja: Kekurangan tenaga ahli diatasi dengan pelatihan lokal dan rekrutmen nasional.

4.Lingkungan: Komitmen zero deforestation dijaga ketat dengan program rehabilitasi hutan.

5.Koordinasi Antarlembaga: Gibran menekankan pentingnya sinkronisasi antara Otorita IKN, kementerian, dan DPR.

Pemerintah telah menyiapkan mitigasi, termasuk pengawasan digital dan rapat koordinasi rutin.

Dampak Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Sekitar

1.Penciptaan Lapangan Kerja: Ribuan pekerja lokal terserap, mengurangi pengangguran di Penajam Paser Utara dan sekitarnya.

2.Pertumbuhan UMKM: Pasar-pasar tradisional dan supplier material lokal berkembang pesat.

3.Pariwisata: Rekor pengunjung pada 1 Januari 2026 menunjukkan potensi wisata baru.

4.Pemerataan Pembangunan: Memindahkan beban dari Jawa ke Kalimantan, sesuai visi Indonesia-sentris.

5.Edukasi dan Talenta: Program beasiswa dan inkubator startup menarik generasi muda.

Tokoh masyarakat lokal seperti Adian Napitupulu menyatakan keyakinan bahwa IKN akan rampung sepenuhnya akhir 2027.

Respons dari Berbagai Pihak dan Harapan ke Depan

Respons terhadap pernyataan Gibran mayoritas positif:

1.DPR dan Lembaga Yudikatif: Menyambut baik karena memastikan kelancaran fungsi konstitusional.

2.Pengamat Politik: Melihat ini sebagai simbol kesinambungan dan regenerasi kepemimpinan.

3.Investor: Minat swasta meningkat, terutama untuk kawasan mixed-use.

4.Masyarakat Sipil: Beberapa LSM mengapresiasi aspek lingkungan, meski ada catatan pengawasan.

5.Media dan Publik: Tagar #IKN2027 ramai di media sosial, dengan harapan transparansi progres.

Gibran sendiri berpesan agar masyarakat menilai langsung progres di lapangan. "Jangan hanya dengar berita, datanglah ke IKN dan lihat sendiri," ajaknya.

Kesimpulan

Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jaminannya bahwa gedung legislatif serta yudikatif rampung 2027 menjadi angin segar bagi proyek IKN. Di awal 2026 ini, dengan DIPA Rp6 triliun dan kontrak Rp20 triliun sudah bergulir, Nusantara semakin dekat menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Proyek ini bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan transformasi bangsa menuju pemerataan dan kemajuan berkelanjutan. Dengan komitmen kuat dari pucuk pimpinan, target 2027 bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang sedang dibangun hari demi hari.

Mari kawal bersama pembangunan IKN, agar Nusantara benar-benar menjadi kebanggaan generasi mendatang.