Pemerintah Dorong Investasi Besar di 2026 Fokus Infrastruktur dan Hilirisasi

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.250 triliun pada tahun 2026, naik 18 persen dibandingkan target tahun 2025 sebesar Rp1.060 triliun. Target ambisius ini didorong oleh komitmen kuat pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis dan program hilirisasi industri sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa fokus utama investasi tahun 2026 akan diarahkan pada sektor infrastruktur (35 persen), hilirisasi industri (30 persen), energi terbarukan (15 persen), dan teknologi digital (20 persen).

"Investasi menjadi kunci utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 dan menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi 2,5 juta tenaga kerja baru," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026). "Kami telah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal yang komprehensif untuk menarik investasi berkualitas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri."

Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong investasi besar-besaran melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Percepatan Investasi Strategis Nasional yang baru saja ditandatangani. "Regulasi ini memberikan kemudahan perizinan satu pintu, insentif pajak hingga 30 persen, serta jaminan kepastian hukum bagi investor yang berkomitmen membangun infrastruktur dan hilirisasi industri," kata Presiden dalam sambutan pembukaan Indonesia Investment Forum 2026 di Jakarta Convention Center, Rabu (7/1).

Kebijakan Strategis Pemerintah untuk Menarik Investasi

1.Insentif Fiskal dan Non-Fiskal yang Komprehensif

Pemerintah telah menyiapkan paket insentif yang sangat atraktif untuk menarik investasi di sektor prioritas. Di sektor fiskal, investor akan mendapatkan tax holiday hingga 10 tahun, tax allowance 30 persen dari total investasi, serta pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan peralatan produksi. Khusus untuk proyek hilirisasi industri, pemerintah memberikan tambahan insentif berupa pengurangan PPh badan hingga 5 persen dan penghapusan PPN untuk bahan baku tertentu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa paket insentif ini telah dihitung secara cermat untuk memastikan kemanfaatan bagi negara dan investor. "Total anggaran untuk insentif investasi tahun 2026 sebesar Rp85 triliun, yang diharapkan dapat menggerakkan investasi hingga Rp1.250 triliun. Ini memberikan multiplier effect yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Di sektor non-fiskal, pemerintah mempercepat proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) versi 4.0 yang lebih terintegrasi dan transparan. Waktu perizinan untuk proyek strategis nasional dipangkas dari rata-rata 180 hari menjadi maksimal 30 hari. Selain itu, pemerintah juga menyediakan lahan negara seluas 50.000 hektar di berbagai kawasan industri terpadu sebagai lokasi investasi dengan harga kompetitif.

2.Roadmap Hilirisasi Industri yang Terstruktur

Program hilirisasi industri menjadi prioritas utama pemerintah dalam menarik investasi berkualitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, pemerintah menetapkan tujuh komoditas unggulan yang akan difokuskan pada program hilirisasi: nikel, batubara, timah, bauksit, CPO, perikanan, dan pertanian. Untuk setiap komoditas, pemerintah telah menyiapkan roadmap yang detail mulai dari hulu hingga hilir.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa hilirisasi nikel akan menjadi tulang punggung industri kendaraan listrik nasional. "Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 21 juta ton. Melalui hilirisasi, kami menargetkan kapasitas produksi baterai lithium-ion mencapai 150 GWh pada 2026, yang akan mendukung produksi 2 juta unit kendaraan listrik per tahun," jelasnya.

Untuk komoditas batubara, pemerintah mendorong investasi di sektor gasifikasi dan liquefaction untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi seperti dimethyl ether (DME) dan methanol. Investasi di sektor ini diproyeksikan mencapai Rp75 triliun pada 2026 dengan target substitusi impor LPG sebesar 6 juta ton per tahun.

3.Kemitraan Strategis dengan Investor Global

Pemerintah aktif menjajaki kemitraan strategis dengan investor global ternama untuk mendukung program investasi besar-besaran ini. Pada awal Januari 2026, pemerintah telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium investor dari Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa senilai total US$25 miliar untuk proyek-proyek infrastruktur dan hilirisasi.

Direktur Utama PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) Dadi Mulyadi mengungkapkan bahwa kemitraan strategis ini sangat penting karena membawa tidak hanya modal, tetapi juga teknologi dan keahlian manajemen yang dibutuhkan Indonesia. "Investor Jepang dan Korea Selatan memiliki teknologi terdepan di bidang energi terbarukan dan manufaktur presisi. Kerja sama ini akan mentransfer teknologi dan menciptakan ekosistem industri yang kompetitif," katanya.

Salah satu proyek terbesar yang sedang dalam tahap finalisasi adalah pembangunan smelter nikel terintegrasi dengan pabrik baterai di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, dengan investasi US$8 miliar oleh konsorsium Hyundai Motor Company dan LG Energy Solution. Proyek ini akan menjadi pabrik baterai terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi 100 GWh per tahun.

Proyek Infrastruktur Strategis yang Menjadi Prioritas

1.Jaringan Transportasi Multimoda yang Terintegrasi

Pemerintah menempatkan pembangunan jaringan transportasi multimoda sebagai prioritas utama dalam program investasi infrastruktur 2026. Total alokasi investasi untuk sektor transportasi mencapai Rp450 triliun dengan fokus pada tiga koridor utama: Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa koridor Sumatera akan menjadi tulang punggung distribusi logistik nasional. "Kami akan menyelesaikan pembangunan Tol Trans Sumatera sepanjang 2.800 km dengan total investasi Rp320 triliun. Proyek ini akan menghubungkan Lampung hingga Aceh dan mengurangi biaya logistik hingga 30 persen," ujarnya.

Untuk koridor Jawa, pemerintah fokus pada pengembangan kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dengan total panjang 850 km dan investasi Rp280 triliun. Fase pertama Jakarta-Bandung sepanjang 142 km telah beroperasi sejak 2024, dan fase kedua Bandung-Surabaya diharapkan selesai pada akhir 2026. "Kecepatan operasional kereta akan mencapai 350 km/jam, mempersingkat waktu tempuh Jakarta-Surabaya menjadi hanya 3 jam," tambah Budi Karya.

Koridor Kalimantan menjadi fokus khusus karena terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Investasi infrastruktur transportasi di Kalimantan mencapai Rp180 triliun untuk pembangunan jaringan jalan tol, pelabuhan laut dalam, dan bandara internasional yang akan mendukung pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan dan bisnis masa depan Indonesia.

2.Infrastruktur Energi untuk Mendukung Ekonomi Hijau

Transisi energi menjadi komponen kritis dalam program investasi infrastruktur pemerintah. Total investasi di sektor energi mencapai Rp375 triliun dengan komposisi 60 persen untuk energi terbarukan dan 40 persen untuk infrastruktur pendukung. Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan mencapai 15 GW pada 2026, naik dari 10 GW pada 2025.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) menjadi prioritas utama karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini. "Kami akan membangun 15 PLTA besar dengan total kapasitas 8 GW, termasuk PLTA Tampur di Aceh (1.450 MW) dan PLTA Mentarang di Kalimantan Utara (4.200 MW) yang merupakan PLTA terbesar kedua di Asia Tenggara," jelasnya.

Selain PLTA, pemerintah juga gencar mengembangkan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) atap dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) di berbagai wilayah. Investasi di sektor ini mencapai Rp125 triliun dengan target kapasitas terpasang 3 GW pada 2026. "PLTS atap akan dipasang di seluruh gedung pemerintah, sekolah, dan rumah sakit, menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun per tahun," tambah Arifin.

Untuk mendukung kendaraan listrik, pemerintah mengalokasikan investasi Rp85 triliun untuk pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) sebanyak 25.000 unit di seluruh Indonesia pada 2026. "Kami juga membangun jaringan transmisi listrik tegangan tinggi 500 kV sepanjang 3.500 km untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit energi terbarukan ke pusat-pusat konsumsi," katanya.

3.Infrastruktur Digital untuk Pemerataan Kesejahteraan

Transformasi digital menjadi pilar ketiga dalam program investasi infrastruktur strategis pemerintah. Total investasi di sektor digital mencapai Rp225 triliun dengan fokus pada tiga komponen utama: konektivitas, platform digital, dan sumber daya manusia digital.

Menkominfo Johnny G Plate mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyelesaikan pembangunan Palapa Ring tahap kedua yang menghubungkan 7.500 desa di Indonesia Timur dengan jaringan fiber optik kecepatan tinggi. "Investasi Rp95 triliun akan digunakan untuk membangun 25.000 base transceiver station (BTS) 5G dan menghadirkan internet broadband berkecepatan 1 Gbps ke seluruh ibu kota kabupaten/kota pada 2026," ujarnya.

Di sektor platform digital, pemerintah mengembangkan empat super app nasional: SatuSehat (kesehatan), SatuPendidikan (pendidikan), SatuUsaha (UMKM), dan SatuPangan (ketahanan pangan). Investasi untuk pengembangan platform ini mencapai Rp75 triliun dengan target 150 juta pengguna aktif pada 2026.

Untuk sumber daya manusia digital, pemerintah mengalokasikan Rp55 triliun untuk program pendidikan vokasi digital dan sertifikasi kompetensi IT bagi 5 juta tenaga kerja muda. "Kami bekerja sama dengan 50 perusahaan teknologi global untuk menyediakan kurikulum dan sertifikasi yang diakui internasional," tambah Johnny Plate.

Program Hilirisasi Industri yang Mendalam

1.Hilirisasi Nikel untuk Ekosistem Kendaraan Listrik

Program hilirisasi nikel menjadi flagship dalam strategi industrialisasi Indonesia menuju ekonomi bernilai tambah tinggi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2026 kapasitas produksi smelter nikel Indonesia akan mencapai 2,5 juta ton per tahun, dengan 70 persen diarahkan untuk produksi baterai lithium-ion.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Nicholas Kanter mengatakan bahwa transformasi hilirisasi nikel telah mengubah wajah industri pertambangan Indonesia. "Dari ekspor bijih nikel US$1,2 miliar pada 2020, kini kami mengekspor produk hilir bernilai tambah tinggi senilai US$15 miliar pada 2025. Pada 2026, target kami mencapai US$25 miliar," ujarnya bangga.

Investasi di sektor hilirisasi nikel mencapai Rp350 triliun pada 2026, dengan komposisi: Rp150 triliun untuk smelter ferronickel, Rp120 triliun untuk pabrik baterai lithium-ion, dan Rp80 triliun untuk pabrik kendaraan listrik. "Konsorsium Hyundai-LG telah berkomitmen investasi US$8 miliar untuk membangun pabrik baterai 100 GWh di Morowali, yang akan menyerap 15.000 tenaga kerja langsung," tambah Nicholas.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa hilirisasi nikel bukan hanya tentang ekspor, tetapi juga tentang membangun ekosistem industri domestik yang kuat. "Kami akan memproduksi 1 juta unit kendaraan listrik pada 2026, mengurangi impor BBM hingga 300 ribu barel per hari dan menghemat devisa US$12 miliar per tahun," jelasnya.

2.Hilirisasi Batubara untuk Kemandirian Energi

Transformasi batubara dari komoditas ekspor menjadi bahan baku industri kimia menjadi fokus utama program hilirisasi kedua. Pemerintah menargetkan pada 2026, 40 persen produksi batubara nasional akan diolah menjadi produk bernilai tambah melalui teknologi gasifikasi dan liquefaction.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arviyan Arifin menjelaskan bahwa proyek gasifikasi batubara menjadi DME (dimethyl ether) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, akan menjadi game changer bagi industri energi Indonesia. "Investasi Rp45 triliun untuk kapasitas produksi 1,4 juta ton DME per tahun akan menggantikan impor LPG sebesar 800 ribu ton per tahun, menghemat devisa US$650 juta per tahun," ujarnya.

Selain DME, pemerintah juga mendorong pengembangan methanol dari batubara untuk bahan baku industri kimia dan bahan bakar kapal. Total investasi di sektor ini mencapai Rp65 triliun dengan target kapasitas produksi methanol 2 juta ton per tahun pada 2026. "Kerja sama dengan Air Products dari AS senilai US$2,5 miliar akan membangun pabrik methanol terbesar di Asia Tenggara di Kalimantan Timur," tambah Arviyan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa hilirisasi batubara adalah bagian dari strategi transisi energi Indonesia. "Kami tidak meninggalkan batubara begitu saja, tetapi mentransformasinya menjadi produk yang lebih ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi. Ini adalah jembatan menuju energi terbarukan yang sepenuhnya," jelasnya.

3.Hilirisasi CPO untuk Kemandirian Pangan dan Energi

Program hilirisasi CPO (crude palm oil) menjadi prioritas ketiga dalam strategi industrialisasi pemerintah. Pada 2026, pemerintah menargetkan kapasitas produksi biodiesel B35 mencapai 15 juta kiloliter dan produksi oleochemical 5 juta ton per tahun, mengurangi ketergantungan impor hingga 80 persen.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan bahwa transformasi hilirisasi CPO telah berhasil meningkatkan nilai tambah industri sawit Indonesia secara signifikan. "Dari ekspor CPO mentah US$20 miliar pada 2020, kini kami mengekspor produk hilir bernilai tambah tinggi senilai US$38 miliar pada 2025. Pada 2026, target kami mencapai US$45 miliar," ungkapnya.

Investasi di sektor hilirisasi CPO mencapai Rp275 triliun pada 2026, dengan komposisi: Rp120 triliun untuk pabrik biodiesel, Rp95 triliun untuk pabrik oleochemical, dan Rp60 triliun untuk pabrik margarin dan shortening. "Kami bekerja sama dengan Wilmar International dan Musim Mas untuk membangun pabrik biodiesel terintegrasi di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat senilai total US$3,5 miliar," tambah Joko.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa hilirisasi CPO juga mendukung ketahanan pangan nasional. "Dari limbah sawit, kami menghasilkan pakan ternak berkualitas tinggi yang akan mendukung program swasembada daging sapi. Ini adalah contoh circular economy yang sesungguhnya," jelasnya.

Tantangan dan Strategi Menghadapi Risiko Investasi

1.Manajemen Risiko Geopolitik dan Ekonomi Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan utama dalam mendorong investasi besar-besaran adalah ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi pasar keuangan internasional. "Perang dagang AS-China, konflik di Timur Tengah, dan perubahan kebijakan moneter global dapat menciptakan volatilitas yang berdampak pada minat investasi," ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah menyiapkan tiga strategi utama: diversifikasi mitra investasi, pembangunan cadangan ketahanan ekonomi, dan pengembangan instrumen lindung nilai. "Kami tidak hanya mengandalkan investor dari AS dan China, tetapi juga aktif menjajaki kerja sama dengan Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah," tambahnya.

Pemerintah juga memperkuat cadangan devisa menjadi US$190 miliar pada 2026 dan membangun sovereign wealth fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) dengan modal awal US$10 miliar untuk memberikan jaminan bagi proyek-proyek strategis. "INA akan berinvestasi di proyek-proyek infrastruktur dan hilirisasi yang memiliki prospek jangka panjang tetapi kurang diminati investor swasta," jelas Sri Mulyani.

2.Penyederhanaan Regulasi dan Reformasi Birokrasi

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menarik investasi berkualitas. "Berdasarkan survei World Bank, indeks ease of doing business Indonesia naik dari peringkat 73 pada 2020 menjadi peringkat 45 pada 2025. Pada 2026, target kami masuk 30 besar dunia," ujarnya.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden untuk mengatasi hambatan regulasi di tingkat daerah. "Tim ini memiliki kewenangan khusus untuk memangkas peraturan daerah yang menghambat investasi dan memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang mengulur-ulur proses perizinan," tambah Bahlil.

Reformasi birokrasi juga dilakukan melalui digitalisasi layanan publik dan merit system dalam promosi jabatan. "Kami mengalokasikan anggaran Rp15 triliun untuk pelatihan ASN di bidang investasi dan manajemen proyek. Promosi jabatan didasarkan pada kinerja nyata dalam menarik investasi dan menyelesaikan proyek," jelasnya.

3.Pengembangan SDM dan Transfer Teknologi

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi tantangan utama dalam menarik investasi berkualitas. "Investor global menuntut SDM dengan kompetensi digital, manajemen proyek, dan kemampuan teknis spesifik. Kesenjangan ini harus segera ditutup," ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp120 triliun untuk program pengembangan SDM digital dan vokasi industri. "Kami bekerja sama dengan 200 perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta 500 perusahaan global untuk menyediakan kurikulum dan sertifikasi yang diakui internasional," jelasnya.

Program magang bersertifikat menjadi komponen kritis dalam strategi pengembangan SDM. Pada 2026, pemerintah menargetkan 500.000 tenaga kerja mengikuti program magang di perusahaan-perusahaan multinasional dengan jaminan penyerapan kerja minimal 80 persen. "Kami juga mewajibkan investor besar untuk mentransfer teknologi dan melatih tenaga kerja Indonesia sebagai bagian dari persyaratan investasi," tambah Ida.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari Program Investasi

1.Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memproyeksikan bahwa program investasi besar-besaran ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen pada 2026, tertinggi dalam satu dekade terakhir. "Investasi sebesar Rp1.250 triliun akan menciptakan multiplier effect yang sangat besar bagi perekonomian nasional," ujarnya.

Dampak paling signifikan adalah penciptaan lapangan kerja. Pada 2026, program ini diproyeksikan menciptakan 2,5 juta lapangan kerja langsung dan 5 juta lapangan kerja tidak langsung. "Lapangan kerja baru akan terdistribusi merata di seluruh Indonesia, dengan 40 persen di Jawa, 30 persen di Sumatera, 20 persen di Kalimantan-Sulawesi, dan 10 persen di Indonesia Timur," tambah Suharso.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengapresiasi upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. "Dengan stabilitas nilai tukar rupiah di level Rp15.200 dan kemudahan perizinan, kami yakin target investasi Rp1.250 triliun pada 2026 dapat tercapai. Ini akan menjadi momentum kebangkitan industri nasional," ujarnya.

2.Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menekankan bahwa program investasi ini dirancang untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan mengentaskan kemiskinan. "Kami menempatkan 30 persen dari total investasi infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal," ujarnya.

Program hilirisasi industri juga dirancang untuk melibatkan masyarakat lokal melalui skema kemitraan inti-plasma. "Di sektor kelapa sawit, kami mewajibkan perusahaan besar untuk bermitra dengan 20.000 petani plasma. Di sektor nikel, minimal 30 persen saham perusahaan harus dimiliki oleh masyarakat lokal," tambahnya.

Kepala BPS Margo Yuwono memproyeksikan bahwa program ini akan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,5 persen pada 2026, dari 8,2 persen pada 2025. "Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja berkualitas di daerah akan mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

3.Kontribusi bagi Neraca Pembayaran dan Devisa

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa program investasi ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi neraca pembayaran Indonesia. "Investasi langsung asing (FDI) diproyeksikan mencapai US$95 miliar pada 2026, surplus neraca transaksi berjalan 2,5 persen dari PDB, dan cadangan devisa mencapai US$200 miliar," ujarnya.

Dampak positif terbesar adalah pengurangan impor melalui substitusi impor dari program hilirisasi. "Pada 2026, kami memproyeksikan penghematan devisa dari substitusi impor LPG, BBM, dan bahan baku industri mencapai US$45 miliar per tahun. Ini akan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan secara signifikan," tambah Perry.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa ekspor produk hilir juga akan meningkat secara dramatis. "Dari ekspor komoditas mentah US$210 miliar pada 2025, kami targetkan ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi mencapai US$300 miliar pada 2026. Ini akan mengubah struktur ekspor Indonesia secara fundamental," jelasnya.

Proyeksi Jangka Panjang dan Target 2045

1.Roadmap Investasi hingga 2045

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa program investasi 2026 adalah bagian dari roadmap jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. "Pada 2045, kami menargetkan Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat dunia dengan PDB US$8,5 triliun dan pendapatan per kapita US$25.000," ujarnya dalam pidato kenegaraan awal tahun.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan roadmap investasi hingga 2045 mencakup empat fase: Fase Transisi (2026-2030), Fase Percepatan (2031-2035), Fase Konsolidasi (2036-2040), dan Fase Keunggulan (2041-2045). "Total kebutuhan investasi hingga 2045 diperkirakan mencapai Rp25.000 triliun dengan komposisi 40 persen infrastruktur, 30 persen industri, 20 persen SDM, dan 10 persen riset dan inovasi," jelasnya.

Prioritas investasi pada fase transisi (2026-2030) adalah membangun fondasi kuat melalui infrastruktur dasar dan hilirisasi industri. Fase percepatan (2031-2035) fokus pada pengembangan industri teknologi tinggi dan ekonomi digital. Fase konsolidasi (2036-2040) menitikberatkan pada inovasi dan daya saing global. Fase keunggulan (2041-2045) bertujuan mencapai leadership di bidang ekonomi hijau dan teknologi masa depan.

2.Transformasi Ekonomi Menuju Negara Maju

Ekonom Senior DR. Chatib Basri memproyeksikan bahwa dengan pertumbuhan investasi rata-rata 10 persen per tahun, Indonesia akan mencapai status negara berpendapatan menengah atas pada 2030 dan negara maju pada 2040. "Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen per tahun hingga 2045 akan membawa Indonesia menjadi ekonomi USD 8 triliun dengan daya saing global yang kuat," ujarnya.

Kuncinya adalah transformasi struktural ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. "Pada 2045, kontribusi sektor jasa dan teknologi diharapkan mencapai 65 persen dari PDB, sektor industri 30 persen, dan sektor pertanian hanya 5 persen. Ini adalah transformasi fundamental yang sedang kita bangun sejak sekarang," tambah Chatib.

Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya investasi di sektor riset dan inovasi untuk mendukung transformasi ini. "Kami menargetkan rasio R&D-to-GDP mencapai 2,5 persen pada 2030 dan 3,5 persen pada 2045. Ini akan menciptakan ekosistem inovasi yang kuat dan menghasilkan startup unicorn serta decacorn baru," jelasnya.

Kesimpulan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menutup konferensi pers dengan pesan kuat bagi investor global. "Indonesia adalah negara dengan fundamental ekonomi yang kuat, stabilitas politik yang terjaga, dan potensi pasar yang sangat besar. Kami menjamin kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan perlindungan investasi yang maksimal. Mari bersama-sama membangun Indonesia maju melalui investasi yang berkualitas," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penutupan Indonesia Investment Forum 2026 menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. "Kami akan terus memperbaiki regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan membangun infrastruktur yang memadai. Bagi investor yang berkomitmen membangun Indonesia, kami terbuka lebar dengan tangan terbuka dan kemudahan yang maksimal," tegasnya.

Dengan program investasi sebesar Rp1.250 triliun pada 2026 yang fokus pada infrastruktur dan hilirisasi, Indonesia menunjukkan tekad kuat untuk keluar dari middle income trap dan menuju negara maju. Dukungan politik yang kuat, koordinasi kebijakan yang baik, dan partisipasi aktif seluruh stakeholders akan menjadi kunci keberhasilan program ambisius ini. Masa depan Indonesia yang gemilang dimulai dari investasi berkualitas hari ini.